Jangan Kotak-kotakan guru

JAKARTA, KOMPAS.com – Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, Minggu (2/5/2010), disambut dengan rasa prihatin para guru. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru yang tadinya berada di bawah kewenangan pejabat eselon satu diturunkan hanya setara pejabat eselon dua atau direktorat.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan penanganan guru di Kementerian Pendidikan Nasional yang tadinya ditangani secara khusus oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) dilikuidasi dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Penanganan guru formal untuk jenjang SD-SMP di bawah Ditjen Pendidikan Dasar, guru SMA/SMK di bawah Ditjen Pendidikan Menengah, dan guru nonformal di bawah Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal.
“Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru yang ditangani di bawah beberapa direktorat jenderal di Kementerian Pendidikan Nasional dinilai akan membuat para guru terkotak-kotak. Selain itu, kewenangan penanganan masalah guru yang hanya berada di bawah pejabat eselon dua akan mendorong daerah juga tidak lagi menganggap penting untuk mengutamakan pengembangan guru,” kata Sulistiyo.
Sulistiyo menambahkan lahirnya Ditjen PMPTK itu membuat akselerasi pengelolaan guru dan tenaga kependidikan menjadi nyata. Persoalan guru yang tidak sesuai antara kenyataan di lapangan dan kebijakan dengan mudah ditangani karena ada kewenangan Ditjen PMPTK yang ditangani pejabat eselon satu.
“Ketika guru dinyatakan sebagai profesi, perlu lembaga yang kuat untuk bisa mempercepat peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. Setidaknya untuk mengawal selesainya sertifikasi guru tahun 2014. Kebijakan Mendiknas ini bisa jadi inspirasi daerah untuk tidak mengutamakan guru. Kembali lagi seperti dulu, guru jadi kelompok termarjinalkan dalam pembangunan pendidikan,” kata Sulistiyo.
Ketua PGRI DKI Jakarta M Arief mengatakan para guru khawatir komitmen pendidikan pemerintah daerah jadi menurun karena kewenangan penanganan guru tidak lagi kuat di tingkat pusat. Para guru sepakat untuk melakukan aksi unjuk rasa penolakan pembubaran Ditjen PMPTK pada 3 Mei di semua daerah. Aksi secara nasional digelar di Jakarta mulai 10 Mei.
Arief mengatakan setelah adanya Ditjen PMPTK, para guru merasa tidak lagi terkotak-kotak. Guru SD, misalnya, tidak lagi merasa inferior dibandingkan guru SMP dan SMA. Para guru telah memahami di jenjang manapun mereka mengajar hanyalah untuk mengabdi bagi majunya pendidikan anak bangsa.

Pos ini dipublikasikan di Umum. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s